Che Gendovara

Kami percaya bahwa perjuangan revolusioner adalah suatu perjuangan yang sangat panjang, sangat sulit. Sulit, tetapi jelas tidak berarti mustahil, bahwa suatu kemenangan revolusi di suatu negara hanya akan terjadi di negara itu saja.
(Che Guevara)

Kalau aku boleh memilih untuk berjuang, mungkin saat ini aku ingin tinggal bersama kalian. Melewati jalanan yang padat lalu lintas, dengan iring-iringan spanduk yang panjang, kalian ketuk nurani para penguasa. Kaum yang berbaju megah, berkendaraan bagus dan punya mobil mengkilap. Kalian pertaruhkan segalanya, kesempatan untuk hidup senang, kemapanan pekerjaan, dan sekolah yang kini kian mahal. Buang segala teori sosial yang ternyata tak bisa membaca kenyataan. Keluar kalian dari training-training yang pada akhirnya tidak membuat kita paham dan mau membela orang miskin. Kupilih tinggal serta berjuang di hutan karena di sana aku kembali mendengar rintih dan suara orang yang hidupnya menderita.

Andaikan aku masih diberi kesempatan untuk kembali ke negerimu pastilah aku enggan untuk duduk di kursi. Akan aku habiskan waktuku untuk mengelilingi kotamu yang padat dengan orang miskin. Akan kusapa setiap anak lapar yang menjinjing bekas botol minuman untuk mendapat uang receh. Akan aku datangi para nelayan yang kini lautnya dipenuhi oleh pipa-pipa gas perusahaan asing. Akan kubantu para buruh bangunan yang menghabiskan waktunya untuk memanggul alat-alat berat. Dan akan kutemani para buruh pabrik yang masih saja diancam oleh PHK. Tentu aku akan mendatangimu anak muda, yang resah dengan kenaikan BBM atau proyek pendidikan yang kian hari kian mahal. Kurasa aku tidak bisa istirahat jika tinggal di negerimu.

(more…)

Proses transisi menuju demokrasi di Indonesia, belum juga menampilkan sosoknya yang jelas. Bahkan mulai muncul kekhawatiran dan pertanyaan apakah transisi di Indonesia memang sedang bergerak menuju sebuah Negara yang demokratis atau bakal kembali ke system pemerintah otoriter. Kejatuhan Soeharto oleh gerakan Reformasi, yang kemudian diharapkan sebagai awal perubahan total bagi terbentuknya negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis ternyata makin jauh saja dari kenyataan.Sebagai sebuah negara modern yang berbentuk republik, Indonesia harus memahami jati diri tersebut. Konsep Negara Republik adalah selaras dan tidak bisa dilepaskan sama sekali dengan konsep demokrasi. Intinya adalah kedaulatan rakyat dimana rakyatlah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi atas negara ini, sehingga tidak seorangpun berhak sewenang-wenang terhadap hak-hak dasar rakyat. Keabsahan Indonesia sebagai sebuah negara, justru terletak pada sejauh mana negara ini mampu menjamin hak-hak dasar dan kebebasan rakyat. Disertai penguasa negara yang tunduk kepada kemaslahatan umum. Senada dengan pernyataan Deliar Noer; Negara terikat perjanjian dengan manusia. Absahnya sebuah negara, apabila masyarakat memberikan pengakuan diatasnya. Jika kemudian negara menghianati perjanjian , dalam arti tidak lagi melindungi dan menjaga hak dasar warga negara, maka Negara bisa ditentang bahkan digulingkan. Jadi legitimasi negara sangat bergantung pada pengakuan yang diberikan oleh masyarakat yang diukur dari terpenuhi atau tidaknya hak dan kebutuhan serta kebebasan warga negara[1]

(more…)

Melenyapkan kejahatan adalah awal dari kebajikan, dan menyingkirkan kebodohan adalah awal dari kebijaksanaan. (Gerard M Hopkins)

Mencermati perjalanan reformasi seiring dengan proses transformasi kepemimpinan nasional, ada beberapa hal yang patut disimak. Berbagai hal kegiatan yang berbau politik muncul dipermukaan, dari yang serius bahkan sampai yang bersifat dagelan muncul tanpa ada rem cakram pencegahnya alias blong.

Perubahan dan guliran konstelasi politik sedemikian cepat meninggalkan stasiun per stasiun, di mulai sidang umum dengan terpilihnya presiden baru Gus Dur sampai kemudian mengalami eskalasi kepada terselenggaranya Sidang tahunan MPR. Reformasi total yang dulu digembar-gemborkan oleh mahasiswa dan bahkan telah sempat untuk membangunkan kesadaran rakyat pada kesadaran riil kini mulai mengalami pembiasan.

(more…)

Kesaksian Korban Pasal Lese Majeste
Penulis : I Wayan “Gendo” Suardana

Ini merupakan sedikit dari pengalaman hidup yang telah saya lalui sebagai suatu pedoman saya untuk melangkah ke depan.

Lahir di sebuah desa di Ubud, tepatnya di Banjar Padangtegal Kelod – Gianyar 30 tahun silam, dengan nama I Wayan Suardana sering dipanggil Gendo. Saya dibesarkan oleh Ibu semenjak ditinggal Bapak pada usia dua tahun, seorang ibu yang cuma tamatan kelas tiga SD dan pedagang kelontong di pasar desa. Seorang perempuan dengan status janda yang didera penyakit menahun, tapi mampu mengantarkan saya hingga jenjang mahasiswa.

Semangat untuk survive itu membuat saya tidak ragu untuk mengatakan bahwa beliau sebagai sumber inspirasi. Sosok idola yang kemudian meninggalkan saya untuk selama-lamanya pada tahun 2000 sehingga menambah label bukan hanya yatim tapi lengkap menjadi yatim piatu. Penerapan disiplin ala tentara dalam keluarga secara tidak sadar membentuk karakter dan watak saya menjadi keras dan selalu memberontak. Sehingga tudingan sebagai anak nakal, bandel, nilai raport merah – jauh dari kriteria sebagai anak baik- acapkali tertuju kepada diri saya. Mungkin dengan menentang aturan yang saya anggap sebagai suatu alat menekan dan mengekang itulah yang kemudian saya yakini sebagai arti kata ?lawan?.

(more…)

URGENSI VONIS REHABILITASI TERHADAP KORBAN NAPZA DI INDONESIA*

Oleh: I Wayan “Gendo” Suardana**

I.     SEKAPUR SIRIH

Semenjak Indonesia membentuk regulasi mengenai Napza terkait dengan perang terhadap Napza, beribu-ribu bahkan berjuta-juta pengguna Napza ada dalam posisi yang tidak sebenarnya. Paradigma Negara yang menempatkan pengguna Napza sebatas hanya dalam kedudukannya sebagai pelaku kejahatan dapat terlihat secara jelas dalam berbagai regulasi nasional tentang NAPZA.

Paradigma yang dianut oleh Indonesia selama ini harus diakui sebagai factor utama dari terjadinya praktik dehumanisasi terdap pengguna napza. Paradigma Negara yang steoritif terhadap pengguna napza menular dan membentuk paradigma yang sirama kedalam masyarakat. Sehingga pengguna napza dituduh sampah, penjahat, dan berbagai stigma yang bersifat diskriminatif dan berujung kepada dehumanisasi. Lalu selesaikah persoalan? Ternyata  praktik dehumanisasi tetap terjadi namun prevelensi penyalahgunaan napza tidak pernah menurun secara signifikan.

(more…)

Saat sang waktu membenamkan diri dalam ungkapan syahdu, berbarengan dengan kepakan sayap burung walet kembali keperaduan, saat itu pula terlintas sebuah khayalan kebahagiaan dari sebuah kesederhanaan masyarakat pemilik pulau Ceningan.

Sebuah ungkapan puitis yang sangat agung untuk dilantunkan namun teramat miris apabila kita lihat dalam kenyataannya. Pulau Ceningan yang selama ini jarang kita ketahui secara mendetail kecuali sebuah pulau yang merupakan bagian dari propinsi Bali, ternyata memendam berbagai masalah yang amat sangat pelik. Apabila kita menelusuri pulau ini mulai dari arah laut maka yang tampak adalah gundukan bukit yang indah dan “terhiasi” beberapa cottages diatasnya, dan apabila kita menelusuri lebih jauh maka akan terlihat jalan-jalan yang “indah” karena hiasan lubang-lubangnya (perlu diketahui jalan itu adalah jalan swadaya masyarakat) dan hamparan rumput laut di tepi jalan.

Daerah yang bersambung dengan Nusa lembongan memiliki banyak sekali sumber daya hayati yang beroentasi ekonomi dan pariwisata, dimulai dari daya tarik laut, terumbu karang dan kondisi alam perbukitannya sangat ideal bagi sebuah tujuan pariwisata. Dan daerah ini sempat terusik oleh rencana besar pengembangan pariwisata sekitar tahun 90-an oleh BTDC (Bali Tourism Devolovment Coorporation) yang bermaksud menjadikan Pulau Ceningan sebagai kawasan pariwisata megah, tapi berkat keteguhan dan pendirian masyarakat Ceningan yang tidak setuju dengan pola wisata yang ditawarkan bahkan cenderung dipaksakan, akhirnya proyek itu gagal dilaksanakan dengan segala umpatan dari pihak investor.

(more…)