PILKADA; MENYONGSONG DEMOKRASI SUBSTANSI*

Oleh: I Wayan “Gendo” Suardana, S.H.**

Setelah beberapa waktu lalu Pemilu 2009 usai  digelar, tidak lama lagi, akan digelar hajatan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di lima kabupaten/kota di Bali. Rata-rata Pilkada di  lima kabupaten/Kota tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2010. Agenda ini bahkan sedang direncakan oleh KPU Provinsi Bali untuk dilakukan secara serentak di lima daerah tersebut.

Sebagaimana yang diketahui, pilkada  adalah hajatan dimana rakyat adalah subyek utama untuk memilih dan menentukan pemimpin daerahnya sebagai wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat.  Itulah esensi dari penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pula penyelenggaraan Pilkada. Sehingga tidak dapat dibenarkan bila dalam penyelenggaraannya justru terdapat permasalahan yang mengebiri hak-hak konstitusional dari rakyat/warga negara.

Refleksi Pemilu 2009

Refleksi terdalam dari kenyataan ini ada pada pelaksanaan pemilu 2009 baik dalam pemilihan legislative maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Banyak kritik yang terlontar menyikapi pelaksanaan pemilu kali ini terutama menyangkut manajemen Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 dinilai terburuk di Indonesia selama ini. Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai sangat tidak maksimal dan tidak profesional.

Kinerja yang buruk ini berakibat pada data pemilih yang amburadul, penyediaan logistik yang kacau, dan (more…)

MARI MELAWAN TERORISME SECARA UTUH

(Tanggapan atas artikel I Made Mustika)

I Wayan “Gendo” Suardana, SH

Menarik mencermati artikel I Made Mustika yang berjudul “Setelah Noordin Tewas, Siapa menyusul” di harian Bali Express (19/09/2009). Secara garis besar tidak ada perbedaan pendapat saya dengan Saudara Made Mustika, namun ada beberapa pernyataan dalam artikel ini yang membuat saya cukup tergelitik untuk menanggapi. Terutama yang terkait dengan sub tema “kembali ke Pancasila”, dimana dalam pendapat saudara Made Mustika untuk mengajarkan kembali ke Pancasila dalam melawan terorisme terdapat kalimat yang cukup membuat saya merasa tertarik untuk memberikan tulisan tanggapan. “…Usulan ini bukan dimaksudkan untuk set back atau langkah mundur. Atau seolah-olah meniru Orde Baru. Jikapun dikatakan sebagai set back, sepanjang dapat meniadakan kemunculan teroris, maka saya anggap itu lebih baik (garis tebal dari penulis). Daripada malu mengajarkan Pancasila tapi muncul gerakan terorisme. Pilih mana?”

Pendapat tersebut saya garisbawahi dalam tulisan ini, karena menimbulkan interprestasi lain dipikiran saya. Pada dasarnya saya sepakat dengan sosialisasi Pancasila sebagai salah satu cara dalam menangkal terorisme di masyarakat. Namun frase diatas seolah-olah mengamini metode Orde Baru dalam pengajaran Pancasila asal meniadakan kemunculan terorisme (padahal dibeberapa paragraf yang lain, Saudara Made Mustika menyadari bahwa pola Orde Baru tersebut keliru). Pernyataan ini justru sangat substasial bagi saya untuk diberikan tanggapan, karena secara tersirat ada kekeliruan dalam memandang pelaku teror.

Mengenai definisi terorisme, sampai saat ini belum ada kesepakatan yang kuat mengenai hal tersebut. Bahkan PBB pun belum berhasil membuat definisi tentang terorisme. Namun secara umum istilah terorisme (more…)

PEMILU 2009 DAN KEDAULATAN RAKYAT*

I Wayan “Gendo” Suardana, S.H. **

Sekapur Sirih

Bila memperhatikan catatan Ilmuwan politik Samuel P. Huntington bahwa, era transisi mestinya berakhir setelah ada dua kali pemilu berkala yang demokratis, dimana pemilu-pemilu tersebut mengantarkan suatu rezim demokratis, yang bekerja atas dasar konstitusi yang demokratis pula. (Samuel P. Hutington, 1991). Maka tidak dapat dipungkiri bahwa pemilu 2009 sesungguhnya mempunyai arti yang penting pasca jatuhnya rezim Orde Baru yang diikuti dengan Pemilu 1999 dan pemilu 2004.

Apabila merujuk pada catatan tersebut, maka sepatutnya pada tahun 2009 -ditandai dengan pelaksanaan Pemilu 2009- Indonesia sudah mulai mengakhiri masa trasisi demokrasi dan masuk ke era konsolidasi demokrasi, pada 2009 ini?

Perhelatan Pemilu 2009 dapat dikatakan telah selesai. Sebagian besar agendanya telah terlaksana dan hanya tinggal menyisakan pelantikan legislatif dan Presiden/Wakil Presiden saja akhir tahun ini. Namun posisi penting pemilu 2009 ini -sebagai penanda masuknya Indonesia ke tahap era konsolidasi demokrasi- (more…)

[Surat Seorang Kawan];

Kami Tidak Takut. Huh?*

dari: Rudolf Dethu

Kerabat Puspawarna,

Saya perhatikan belakangan ini berbondong-bondong orang di sekitar saya—kebanyakan anak muda—menggabungka n dirinya di Indonesia Unite, sebuah komunitas yang dibentuk untuk merespons peristiwa bom Ritz-Marriot 17 Juli 2009 sekaligus menyebarkan semangat anti terorisme.  Saat tulisan ini dibuat, sudah lebih dari 170 ribu orang menjadi anggota Indonesia Unite di Facebook. Komplet dengan limpah ucapan-ucapan berbau nasionalisme di Wall-nya.  Sungguh mencengangkan lagi membanggakan bagaimana sejawat se-Nusantara membusungkan dada menunjukkan kecintaannya pada negara bernama Indonesia, bahu membahu melawan penjahat HAM berkedok agama bersenjatakan bom, seraya penuh patriotisme berteriak: Kami Tidak Takut!

Kami tidak takut. Huh? Ini masalahnya. Saya kurang paham apa sejawat, sobat, kerabat, saya itu benar-benar tidak takut dengan bom yang mematikan tersebut. Saya pribadi mah masih sedikit menggigil merinding dan agak trauma dengan peristiwa mengerikan itu (ketika Bom Bali I saya berada hanya lusinan meter dari lokasi ledakan bom dan menyaksikan sendiri semburan api nan masif & merasakan gelegarnya yang gigantik). Hanya saja mungkin karena ledakan bom di negara ini sudah jadi makanan sehari-hari, makanya saya, dan mungkin juga rekan-rekan di Indonesia Unite, merasa bahwa peristiwa bom adalah semacam “same shit different day” alias sudah terbiasa. (more…)

NEOLIBERALISME DAN PENGALAMAN INDONESIA

Anto Sangaji

PENGANTAR

NEOLIBRALISME, sering dipertukarkan dengan fundamentalisme pasar (market fundamentalism) (Stiglitz, 2006:576), menjadi kata yang populer saat ini. Menjelaskannya tidak mudah, tetapi kalau ada kata lain yang bisa dipakai untuk menggantikannya agar mudah dipahami secepat kilat, maka pilihannya mungkin jatuh pada kata ‘kemerdekaan’ atau ‘kebebasan’ (freedom). Ada alasannya, karena Milton Friedman, penerima nobel tahun 1976 dan penulis buku ‘Capitalism and Freedom,’ yang dianggap salah seorang penggagas ide-ide neoliberalisme, menjadikan freedom sebagai hal paling pokok dalam gagasan-gagasannya. Di buku tersebut, dia menandaskan bahwa kemerdekaan ekonomi adalah keharusan menuju kemerdekaan politik (Friedman, 1962).

Tetapi freedom adalah kata yang mengundang banyak tafsir, tergantung siapa yang menafsirkan. Seperti kata Matthew Arnold ‘freedom is a very good horse to ride, but to ride somewhere’ (dikutip oleh Harvey, 2005:6). Ketika di tahun 2005, sekelompok kelas menengah terpelajar di Jakarta, misalnya, memanfaatkan ruang terbuka reformasi, dengan bebas memasang iklan mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, sebuah program di bawah payung neoliberalisme. Itu adalah freedom, bukan karena beberapa orang di antara mereka adalah aktivis ‘Freedom Institut,’ tetapi itulah contoh sederhana apa itu kemerdekaan berpendapat, tergantung siapa yang melakukannya.

(more…)